Dorong Kemajuan Infrastruktur di Indonesia, Swasta Bersama Pemerintah Gelar Global Infrastructure Leaders Forum 2015
Konferensi GILF 2015 diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia yang masih terkendala pendanaan.
31 Maret 2015
Penulis: Administrator
Sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hingga saat ini, proyek dalam skema PPP atau kerjasama antara pemerintah dan swasta belum menunjukkan perkembangan dan hasil yang mampu menjawab kebutuhan.
Merespon situasi dan kondisi saat ini yang perlu ditingkatkan, pemangku kepentingan infrastruktur yang merupakan pihak swasta bersama-sama dengan pemerintah duduk bersama dalam sebuah forum bernama Global Infrastructure Leaders Forum (GILF) 2015. Melanjutkan kesuksesan ILF tahun 2012 dan 2013, event tahun ini diharapkan dapat menjadi forum internasional dengan partisipasi yang lebih luas.
Pemimpin Konferensi GILF 2015, John Scott Younger mengatakan forum internasional sektor infrastruktur tahun ini ditujukan untuk bisa menjadi pendorong, inisiator sekaligus membuahkan solusi dalam hal pendanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dibutuhkan sinergi antara swasta dan pemerintah, mengingat kebutuhan dananya sangat besar.
“Pihak swasta ingin berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan infrastructure gap yang kini menjadi perhatian utama di Indonesia dan mata dunia. Sekitar 25 pembicara (infrastructure expert) yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengamat infrastruktur, pihak luar negeri, akademisi dan pihak swasta berkumpul untuk mencari solusi bersama,” kata Scott, di Jakarta (31/3).
“Harapan kami, GILF 2015 bisa mengupas isu-isu, kepentingan, peluang dan kendala, regulasi terkait, serta faktor penentu dan solusi dari pengembangan infrastruktur Indonesia,” kata Seno Adhi Damono, President Director Quad Management, penyelenggara event Global Infrastructure Leaders Forum.
Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure (NI) Tbk, Ramdani Basri mengapresiasi terlaksananya event GILF 2015 ini untuk mendorong sinergi swasta dan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. “Sebagai perusahaan swasta di bidang infrastruktur, NI memiliki komitmen untuk turut membantu kemajuan infrastruktur di Tanah Air. Kami akan aktif mencari peluang yang ada, diharapkan dengan adanya GILF dan forum-forum sejenis, menjadi wadah bagi perusahaan infrastruktur di Indonesia dan investor luar negeri untuk berdiskusi tentang perkembangan terbaru di sektor infrastruktur,” kata Ramdani.
Hasil konferensi GILF 2015 diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan infrastruktur Indonesia. Misi Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita, yang diantaranya dengan melakukan percepatan pada proyek-proyek infrastruktur, terkendala banyak hal, antara lain soal anggaran biaya, pembebasan lahan dan kurangnya partisipasi daerah.
Dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tercantum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kebutuhan investasi prioritas di sektor infrastruktur mencapai Rp5.452 triliun. Investasi tersebut diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sekitar 6%-8%.
Kebutuhan investasi prioritas tersebut disaring dari tiga skenario pendanaan untuk infrastruktur 2015-2019. Skenario pertama, jika target investasi dilaksanakan keseluruhan (100%), maka dibutuhkan dana Rp6.541 triliun. Skenario kedua, apabila investasi dilaksanakan 75%, kebutuhan dananya sebesar Rp4.781 triliun. Skenario ketiga, jika pelaksanaan investasi hanya 50% dana yang diperlukan Rp3.561 triliun.
Kementerian Bappenas mengakui dari seluruh skenario yang ada alokasi pendanaan infrastruktur tidak mungkin cukup jika hanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut akan ditambal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kerja sama pemerintah swasta (KPS), off balance sheet, pinjaman, obligasi dan lainnya.
Kementerian Bappenas memproyeksikan alokasi pendanaan infrastruktur RPJMN 2015-2019, persentase APBN dan APBD hanya sekitar 22%. Sedangkan selisih atau gap pendanaan dari yang direncanakan mencapai lebih dari 70%. Dari sisi dana, alokasi anggaran infrastruktur Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara Tiongkok mencapai 10% terhadap PDB, Vietnam sebesar 9% terhadap PDB dan India sebesar 7% terhadap PDB.
Advisor PwC Indonesia Julian Smith mengatakan seiring dengan bertumbuhnya perusahaan infrastruktur dan investasi di Indonesia akan memacu peningkatan perekonomian di Indonesia. PwC sebagai salah satu sponsor dalam event ini melihat bahwa forum semacam ini dapat mensinergikan peran pemerintah juga swasta.
“Diharapkan perusahaan-perusahaan infrastruktur swasta di Indonesia bisa terus berkembang sejalan dengan sektor infrastruktur yang semakin maju. Dengan demikian dapat turut berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Julian.
Menurut laporan survei Logistics Performance Index (LPI) 2014, peringkat Indonesia ada di posisi 53. Kendati naik enam peringkat dari tahun sebelumnya di posisi 59, namun peringkat Indonesia masih jauh dibanding negara-negara tetangga, seperti Singapura di peringkat 5, Malaysia peringkat 25, dan Thailand peringkat 35. Indonesia hanya berdekatan dengan Vietnam di peringkat 48.
Salah satu hal mendasar yang perlu dibenahi untuk meningkatkan LPI adalah infrastruktur. Atas terselenggaranya event GILF 2015 ini, diharapkan kendala yang menghambat proses pembangunan dan proyek infrastruktur dapat diselesaikan atas solusi bersama dan dapat disegerakan atas kerjasama nyata antara semua pihak, terutama pemerintah dan swasta.
